English EN Indonesian ID

SUDAH TEPATKAH IBUKOTA NEGARA PINDAH KE KALIMANTAN

Ayu Eza Tiara (Founder and Managing Partner of M A N N A F LAWFIRM) kembali terlibat dalam kegiatan seminar online sebagai salah satu pembicara yang diadakah oleh Duo Laki Chanel (DLC) pada Sabtu, 26 Juni 2021. Kegiatan ini merupakan diskusi rutin yang diusung oleh mahasiswa-mahasiwa aktif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan seputar permasalahan hukum terkini kepada masyarakat luas.

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan Ayu sebagai salah satunya pembicaranya , namun juga melibatkan tokoh-tokoh politik, akademisi dan lemabaga Pemerintah terkait seperti :

  • Dr. H Rusman Ya’qub, S. Pd. , M. Si – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur
  • Drs. H Fathan Subchi – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI
  • Irendra Radjawali, Ph.D – Peneliti Data Scientist
  • Ike Julies Tati, S.IP., M.Si – Pengamat Komunikasi Politik
  • Mirwansyah Prawiranegara, St., M.Sc – Kasubdit PDTRK DDLW II Direktorat Jendral Tata Ruang Kementerian ATR / BPN

Adapun poin-poin hal yang disampaikan Ayu dalam kegiatan seminar online ini adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa Provinsi DKI Jakarta tidaklah harus ditinggalkan justru saat ini DKI Jakarta justru kian layak sebagai  ibukota negara.  Hal tersebut dapat dilihat berbagai prestasi yang telah diukir oleh Jakarta khususnya di tahun 2018 s.d 2019, dimana setidaknya terdapat 21 penghargaan diraih oleh DKI Jakarta baik untuk tingkat nasional maupun internasional. TribunNews per Jumat 30 Agustus 2019 mencatat penghargaan-penghargaan tersebut antara lain: dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Laporan Keuangan Tahun 2017 mendapat nilai WTP/Wajar Tanpa Pengecualian. Belum lagi 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, empat penghargaan dari Bidang Ketenagakerjaan salah satunya adalah Penghargaan INTEGRA/Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan.
  2. Bahwa Sidang Paripurna DPR yang terlaksana berdasarkan Surat Presiden kepada DPR No. R34/PRES/08/2019, tertanggal 23 Agustus 2019 hanya dihadiri 60 orang dari 560 anggota DPR dan sebanyak 282 yang telah mengisi daftar hadir tetapi secara fisik tidak ada penampakan. Hal tersebut membuktikan bahwa wacana pemindahan ibu kota bukanlah persoalan yang mendesak mengingat tidak ada perhatian yang serius dari para wakil rakyat
  3. Bahwa Kalimantan Timur juga memiliki permasalahan khususnya dibidang lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, seperti : Pencemaran air, udara, dan tanah , Belum tertanganinya pengelolaan Limbah padat/sampah dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Banjir, Kerusakan pesisir dan laut hingga degredasi Hutan
  4. Bahwa apabila alasan pemerintah memindahkan ibukota untuk alasan pemerataan pembangunan maka hal tersebut tidaklah tepat mengingat kewajiban pemerataan pembangunan demi mensejahterakan masyarakat harus dilakukan Pemerintah diseluruh wilayah dari Sabang hingga Marauke

Sebagai penutup Ayu menyarankan kepada Pemerintah untuk kembali mempertimbangan rencana pemindahan ibukota negara dan lebih mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan serta Pemerintah harus lebih memfokuskan diri dalam mengatasi berbagai permasalahan yang lebih penting saat ini seperti Pandemi Covid-19, Korupsi dan lain-lain